Properti Hijau Wajib

Seluruh proyek gedung baru di Jakarta wajib menerapkan aturan bangunan hijau mulai 23 April 2013.

Kewajiban pengembang gedung untuk menerapkan konsep bangunan lestari (green building) mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau.

Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Pemprov DKI Jakarta, I Putu Ngurah Indiana mengemukakan, penerapan aturan tersebut akan didahului masa edukasi selama lima tahun, seiring pembaruan sertifikat layak fungsi bangunan-bangunan di Jakarta.

Setelah aturan berjalan selama tiga tahun, akan dievaluasi lagi sejauh mana aturan ini efektif. Apakah diperlukan perbaikan-perbaikan dalam aturan tersebut.

Peraturan bangunan gedung hijau wajib diterapkan antara lain pada kantor, mall, dan apartment yang memiliki luas lebih dari 50.000 meter persegi, hotel dan rumah sakit dengan luas lebih dari 20.000 meter persegi, dan fasilitas pendidikan di atas 10.000 meter persegi.

Saat ini, sektor bangunan di Indonesia mengonsumsi energi terbesar ketiga setelah sektor industri dan transportasi. Di sebagian besar bangunan di Jakarta, sekitar 45-65 persen konsumsi energi dihabiskan untuk pendingin ruangan (AC), sedangkan 15-25 persen untuk penerangan. Pembangunan gedung yang ramah lingkungan diharapkan menekan konsumsi energi.

Meski investasi awal proyek properti hijau lebih mahal 5-15 persen, tetapi pemanfaatannya dalam jangka panjang akan menekan biaya operasional dan pengelolaan properti. Pemanfaatan daur ulang air, misalnya, dapat menghemat biaya air 40 persen. (KOMPAS)

Berita Terkait