Industri Hijau Mutlak (Green Industry Mandatory)

Industri Hijau Mutlak

Kemenperin dan KLH Siapkan Insentif

Industri hijau atau ramah lingkungan mutlak dikembangkan. Langkah ini akan meningkatkan daya saing produk industri. Pemerintah sedang mencari insentif agar industri tersebut semakin tumbuh dan berkembang di Indonesia.

 

INDUSTRI HIJAU

Definisi:

Industri yang telah menerapkan pola penghematan sumber daya dan penggunaan bahan baku serta energi yang ramah lingkungan serta terbarukan.

Dasar Hukum:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008, Tentang Kebijakan Industri Nasional

Kebijakan Pemerintah:

1.     Proses pembangunan industri diarahkan untuk menerapkan pembangunan industri berkelanjutan yang didasarkan pada beberapa aspek, di antaranya pembangunan lingkungan hidup.

2.     Aspek pembangunan lingkungan hidup dilakukan dengan menerapkan pencegahan dan pengendalian pencemaran melalui audit dan konservasi energi, pengurangan emisi gas karbon dioksida (CO2) dan gas-gas efek rumah kaca.

3.     Pemerintah berupaya memberikan fasilitas kepada industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup.

 

“Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup sedang berunding soal insentif bagi industri hijau” (Menteri Perindustrian Mohammad S. Hidayat)

Peraturan Menteri Keuangan terkait insentif industri hijau tersebut diharapkan bisa keluar pada tahun ini.

Langkah awal yang ditempuh Pemerintah sejak tahun 2010 adalah memberikan suatu penghargaan industri hijau bagi industri yang menerapkan pola penghematan sumber daya, termasuk bahan baku dan energi yang ramah lingkungan dan terbarukan.

Kemenperin sejak tahun 2007 juga memberikan insentif keringanan berupa potongan harga untuk pembelian mesin baru di industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki, dan gula. Dampak kebijakan tersebut berupa penghematan penggunaan energi hingga 25 persen dan peningkatan produktivitas sampai 17 persen.

Selain insentif, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menggarisbawahi pentingnya kejelasan standar industri hijau, agar Pemerintah menggunakan standar yang sama. Jangan sampai ada perbedaan standar yang diterapkan di Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Indonesia tidak perlu membuat standar yang terlalu muluk, tetapi harus menyesuaikan standarnya dengan yang dipersyaratkan dengan Negara-negara yang menjadi pesaing berat di sektor usaha sejenis.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan, penting pula menyesuaikan standar dengan yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

Penerapan Industri Hijau merupakan konsekuensi pertumbuhan yang terjadi di dunia, jumlah penduduk dunia yang saat ini mencapai 7 miliar orang diperkirakan akan meningkat menjadi 9,3 miliar orang pada tahun 2050 dan 15,8 miliar orang pada tahun 2100.

 

Berita Terkait