EKOLABEL UNTUK MENDUKUNG PASAR HIJAU Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan

Pengembangan Pasar Hijau (green market) menjadi lebih cepat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46
Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Pengembangan pasar hijau memerlukan dorongan dari
sisi supply dan demand. Sisi supply antara lain dengan pelaksanaan produksi bersih, sistem manajemen lingkungan,
standar/kriteria produk (barang/jasa) ramah lingkungan, Sisi demand antara lain dengan Green Public Procurement
(GPP) dan juga standar pelayanan masyarakat untuk mewujudkan fasilitas fasilitas public yang ramah lingkungan.
Instrumen ini semakin melengkapi instrumen pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia. KLHK sudah menyiapkan dan mengembangkan instrument sejak bagian hulu sampai ke hilir suatu proses
kegiatan, dan saat ini, instrument ekonomi memungkinkan pelaku usaha semakin diberi ruang untuk meningkatkan
kinerja pengelolaan lingkungan yang tidak hanya sekedar meningkatkan kualitas produk dan penaatan peraturan
perundangan (beyond compliance).
Untuk pasar hijau, insentif merupakan instrumen ampuh yang melibatkan berbagai pihak kolaborasi baik dari sisi
demand maupun supply. Insentif memberikan kemudahan dan dorongan ketika penaatan peraturan perundangan
terpenuhi dan kinerja pengelolaan lingkungan meningkat. Besaran insentif dapat saja bertambah besar seiring
dengan besarnya peningkatan kinerja.
Bila instrument pendorong sudah disediakan, bagaimana dengan pelaku pasar? Sudah siapkah pelaku pasar yaitu
dunia usaha dan konsumen memanfaatkan instrument ini ? untuk menjawab ini, Pemerintah
dalam hal ini Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan juga telah menyiapkan perangkat pelaksanaannya
yang sistematis.
Untuk dunia usaha, kami sudah menyiapkan skema Ekolabel. Ekolabel merupakan pernyataan produsen terhadap
kinerja pengelolaan lingkungan sekaligus mutu produk dan manfaat produk terhadap lingkungan. Ekolabel juga
sebagai alat komunikasi antara produsen dan konsumen mengenai informasi bagaimana proses produksi suatu
barang/jasa yang verifiable dan akuntabel.
Cara penyampaian informasi dari produsen dan konsumen ini dipermudah dengan adanya Logo. Logo Ekolabel,
tipe 1 dan 2.
 
Kedua logo ini memberikan informasi bahwa ada kriteria/standar yang dipenuhi, ada lembaga yang menjamin dan
menjaga konsistensi pemenuhan dan ada mekanisme pengawasan terhadap peredaran produk yang mencantumkan
logo ini di pasaran. 
 
Skema kedua logo ini mengadopsi standar internasional ISO 14024, yang juga banyak diadopsi oleh Negaranegara
lain. Proses kebeterimaan skema ini dengan skema dinegara lain menjadi lebih mudah.
Bagaimana dengan logo-logo “green” lainnya yang juga beredar di pasaran? Logo green atau ramah lingkungan
lainnya dapat saja dikembangkan oleh kementerian atau lembaga lainnya asal skema yang digunakan adalah
skema yang sifatnya terbuka bagi semua pihak, tidak ada unsur keberpihakan dan ada mekanisme pengawasan
untuk peredaraannya.
Artinya pemberi label harus juga dapat menjaga atau menjamin agar pencantuman label ini dapat
dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dan tidak disalahgunakan.
Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkoordinasikan semua skema label yang dikembangkan
atau dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga yang bermuatan ramah lingkungan. Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan akan menetapkan daftar rujukan barang/jasa ramah lingkungan untuk pelaksanaan
pengadaan barang/jasa ramah lingkungan oleh pemerintah Indonesia.
Ketersediaan jumlah produk dengan label ramah lingkungan juga menjadi salah satu indikator pencapain
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan #12 yaitu mengenai Produksi dan Konsumsi Bertanggung jawab, untuk
pencapaian ini, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden No, 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangungan Berkelanjutan di Indonesia.
 
Peraturan Presiden mengamanatkan setiap kementerian/lembaga membuat rencana aksi nasional yang
nantinya diterjemahkan dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan organisasi
lainnya.
Instrument dan perangkat sudah disiapkan, tinggal kita laksanakan secara konret. Pasar hijau juga terus
dikembangkan agar peran produser dan consumer semakin nyata aksinya. Pasar hijau seperti Green Public
Procurement (GPP) ditujukan untuk kelompok konsumen di pemerintahan, sedangkan Green Building misalnya
adalah contoh pasar hijau yang ditujukan untuk konsumen sector bangunan. Penggunaan material bangunan
ramah lingkungan, jasa desain, konstruksi, pengolahan limbah domestic ramah lingkungan dapat menjadi
kriteria untuk mencapai Green Building.
Dan masih banyak lagi pasar hijau yang dapat dikembangkan. Kami sangat terbuka untuk menggalang
kolaborasi, diskusi, inisiasi bagi pelaksanaan produk ramah lingkungan dan menumbuhkan pasar hijau. Selamat
bekarya dan bekerja. 

Berita Terkait